Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55/EG), yang diaktifkan melalui Uitvoeringsbesluit 2022/382/EU, mewajibkan negara-negara anggota untuk menampung pengungsi dari Ukraina yang termasuk dalam kategori yang telah ditentukan. Pemerintah kota di Belanda bertanggung jawab untuk menyediakan penampungan. Namun, terkadang penampungan ditolak, terutama karena masalah kapasitas atau pertanyaan seputar identitas dan status izin tinggal. Artikel ini menjelaskan dasar hukum hak atas penampungan, membahas prosedur pendaftaran dan triase Belanda, serta menganalisis upaya hukum terhadap penolakan oleh pemerintah kota.
- Kerangka perlindungan sementara
Berdasarkan Richtlijn Tijdelijke Bescherming 1, pengungsi Ukraina yang termasuk dalam kategori tertentu diberikan perlindungan sementara secara langsung. Uitvoeringsbesluit 2022/382/EU mengonkretkan perlindungan ini bagi warga negara Ukraina dan warga negara ketiga tertentu 2.
Belanda telah menjabarkan hal ini dalam peraturan nasional, termasuk artikel 3.9a Voorschrift Vreemdelingen (Peraturan Orang Asing) dan instruksi kerja IND 2022/17. Secara garis besar, kelompok berikut memenuhi syarat:
- Warga negara Ukraina yang tinggal di Ukraina pada tanggal 23 Februari 2022 atau yang telah meninggalkan Ukraina pada/setelah tanggal 27 November 2021 karena meningkatnya ketegangan;
- Warga negara ketiga dengan izin tinggal permanen Ukraina yang sah pada tanggal 23 Februari 2022, selama mereka belum meninggalkan negara tersebut sebelumnya;
- Anggota keluarga dari kategori di atas dengan syarat adanya hubungan hidup bersama yang berkelanjutan 3.
- Tanggung jawab pemerintah daerah untuk penampungan
Kewajiban penampungan timbul dari hak langsung atas perlindungan sementara: fasilitas penampungan diatur dalam Regeling opvang ontheemden uit Oekraïne (RooO) (Peraturan Penampungan Pengungsi dari Ukraina). Pemerintah daerah wajib menyediakan penampungan segera setelah cukup masuk akal bahwa pihak yang bersangkutan termasuk dalam cakupan Arahan tersebut. Hal ini juga mengikuti pedoman operasional Komisi Eropa 4:
“Hak atas perlindungan sementara berlaku seketika. […] Ketika pihak yang bersangkutan melapor kepada pihak berwenang […] ia hanya perlu menunjukkan kewarganegaraan, status perlindungan internasional atau status perlindungan yang setara, tempat tinggal di Ukraina, atau hubungan keluarga jika berlaku.”
Bukti indikatif seperti paspor, kartu identitas, atau dokumen lainnya sudah cukup untuk mengajukan klaim penampungan. Pemeriksaan status tinggal oleh IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst - Dinas Imigrasi dan Naturalisasi Belanda) baru akan dilakukan di tahap prosedur selanjutnya.
- Prosedur pendaftaran dan triase
3.1 Pendaftaran di pemerintah daerah
Para pengungsi melapor ke pemerintah daerah. Jika identitas dan status dianggap masuk akal, pemerintah daerah harus memutuskan pendaftaran dalam BRP (Basisregistratie Personen - Basis Data Kependudukan) di bawah kode 46 dalam waktu lima hari. Pendaftaran tersebut memberikan akses ke uang saku dan fasilitas lainnya berdasarkan RooO. Setelah itu, akan dijadwalkan janji temu di IND untuk penerbitan bukti tinggal. Baru pada saat itulah pemeriksaan formal atas status dilakukan oleh IND.
3.2 Proses triase
Jika terdapat keraguan mengenai hak atas perlindungan sementara, pemerintah daerah dapat meminta 'saran triase' kepada IND. Jika IND memberikan saran negatif, maka akan diikuti dengan keputusan formal penolakan perlindungan sementara dan biasanya keputusan pemulangan. Terhadap keputusan IND tersebut, tersedia upaya hukum keberatan dan banding.
- Kekurangan kapasitas dan penutupan pusat layanan terpusat
Setelah invasi Rusia, 'pusat layanan' (hubs) sementara didirikan di Belanda (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam) untuk pendaftaran terpusat. Namun, lokasi-lokasi ini tidak memiliki peran hukum formal seperti pusat pendaftaran di Ter Apel. Pusat layanan di Utrecht, yang sering menampung kelompok rentan, telah ditutup sejak Februari 2024 karena kurangnya tempat penampungan yang tersedia di tingkat daerah. Sejak saat itu, kebijakannya adalah para pengungsi melapor langsung ke pemerintah daerah.
- Penolakan penampungan oleh pemerintah daerah
Meskipun pemerintah daerah secara formal bertanggung jawab atas penampungan, terkadang terjadi penolakan penampungan karena kurangnya tempat atau keraguan mengenai identitas atau status. Namun, secara hukum berlaku ketentuan berikut:
- Jika terdapat bukti indikatif yang cukup, penampungan tidak boleh ditolak.
- Dalam kasus tersebut, pemerintah daerah harus segera mengatur penampungan dan bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas jika kapasitas mandiri tidak mencukupi.
Arahan dan peraturan nasional tidak memberikan ruang untuk menolak penampungan semata-mata karena kurangnya kapasitas.
- Upaya hukum terhadap penolakan
Masalah yang terjadi di lapangan adalah penolakan terkadang disampaikan secara lisan tanpa keputusan formal. Namun, penolakan lisan juga dapat dianggap sebagai keputusan dalam pengertian Pasal 72 ayat 3 Vw (Vreemdelingenwet - Undang-Undang Keimigrasian). Terhadap penolakan tersebut, dapat diajukan keberatan dan secara bersamaan dapat dimohonkan penetapan sementara (voorlopige voorziening) kepada hakim pengadilan 5.
6.1 Yurisprudensi
Terdapat beberapa putusan yang relevan:
- Rb. Middelburg, AWB 23/1697, ECLI:NL:RBDHA:2023:2530
Hakim pengadilan mempertimbangkan bahwa fasilitas penampungan telah terisi penuh dan bahwa kelanjutan penampungan bagi mereka yang tidak berhak akan merugikan mereka yang berhak. Hakim menolak permohonan penetapan sementara tersebut. - Rb. Haarlem, 28 April 2023, NL23.1776, ECLI:NL:RBDHA:2023:8447
Gugatan terhadap penolakan pendaftaran di BRP dinyatakan tidak dapat diterima, karena terhadap saran IND yang mendasarinya (yang menyebabkan penolakan) tersedia jalur hukum terpisah.
Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa harus dibuat perbedaan antara kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan penampungan saat perlindungan dianggap masuk akal, dengan pemeriksaan formal hak tinggal oleh IND.
- Perhatian khusus: pria Ukraina wajib militer
Komplikasi terkini berkaitan dengan Undang-Undang Mobilisasi Ukraina yang diperketat. Pria Ukraina berusia 18–60 tahun harus mendaftarkan diri dalam daftar militer untuk memperpanjang dokumen identitas mereka. Kedutaan Besar Ukraina di Belanda sering menolak bantuan konsuler bagi kelompok ini. Pemerintah daerah tidak dapat menolak penampungan semata-mata karena paspor telah kedaluwarsa. Pendaftaran di BRP di bawah kode 46 tetap dapat dilakukan meskipun paspor telah kedaluwarsa, selama identitas dapat dipastikan dengan cukup 6.
- Kesimpulan
Sistem Belanda ditujukan untuk mengatur penampungan pengungsi Ukraina secara cepat dan mudah diakses. Pemerintah daerah wajib menyediakan penampungan segera setelah terdapat bukti yang masuk akal, bahkan jika status formalnya belum diperiksa. Masalah kapasitas tidak membebaskan pemerintah daerah dari kewajiban mereka untuk mengatur atau meningkatkan kapasitas penampungan. Penolakan dapat disanggah melalui prosedur keberatan (bezwaar) dan ketentuan sementara (voorlopige voorziening). Namun, dalam praktiknya, upaya hukum terhadap penolakan lisan masih kurang dimanfaatkan.
Catatan kaki
- Arahan 2001/55/EG mengenai perlindungan sementara.
- Dewan Uni Eropa, Keputusan Pelaksanaan (EU) 2022/382.
- Lihat juga Dokumen Parlemen 2023–2024, 36 394, no. 6.
- Komisi Eropa, pedoman operasional (2022/C 126 I/01).
- Pasal 72 ayat 3 Vw 2000; bdk. ECLI:NL:RBDHA:2023:2530 dan ECLI:NL:RBDHA:2023:8447.
- Lihat Tanya Jawab Mobilisatiewet, Rijksoverheid.nl.
