Awal Juli 2025, parlemen Belanda mengesahkan undang-undang yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai yang paling ketat dalam sejarah negara tersebut di bidang pemberian suaka. Tujuan dari perubahan skala besar ini adalah untuk mengurangi jumlah orang yang mencari suaka di Belanda dan mempersulit persyaratan tinggal mereka. Rancangan undang-undang baru ini telah memicu kontroversi, baik secara nasional maupun internasional, dan mengubah pendekatan negara tersebut terhadap orang-orang yang melarikan diri dari perang, bencana, dan penganiayaan.
Krisis politik yang mengarah pada undang-undang baru
Undang-undang ini tidak muncul begitu saja. Hal ini merupakan konsekuensi dari krisis politik: pada Juni 2025, koalisi pemerintah di Belanda jatuh. Kabinet yang berkuasa sejak 2023 terdiri dari Partai untuk Kebebasan (PVV) yang berhaluan kanan radikal pimpinan Geert Wilders, serta partai VVD, NSC, dan BBB. Meskipun memiliki tujuan bersama untuk membatasi migrasi, perselisihan internal dan perbedaan pendapat, khususnya mengenai kecepatan reformasi, menyebabkan mundurnya PVV dari pemerintahan dan jatuhnya kabinet tersebut. Partai-partai yang tersisa bergegas mengesahkan undang-undang tersebut sebelum masa reses parlemen, dengan menyadari bahwa pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Oktober dapat mengubah lanskap politik negara tersebut secara drastis.
Sistem dua status bagi pencari suaka
Salah satu perubahan terpenting adalah diperkenalkannya sistem dua status untuk pemberian suaka. Undang-undang baru ini membagi pengungsi ke dalam dua kelompok. Orang-orang yang menghadapi ancaman langsung dan pribadi atas dasar agama, politik, atau alasan lainnya, termasuk dalam kategori yang lebih terlindungi, yaitu “A-status”. Mereka yang meninggalkan negaranya karena kondisi umum, seperti perang atau bencana alam, akan mendapatkan “B-status”. Kategori kedua ini akan memiliki hak yang lebih sedikit dan dianggap sebagai tamu sementara. Bagi mereka, prosedur pemulangan yang dipercepat dan peluang yang lebih terbatas untuk tinggal secara permanen telah ditetapkan. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk memprioritaskan mereka yang dianggap sebagai pengungsi “sejati”, meskipun para kritikus menunjukkan bahwa perbedaan tersebut sering kali sangat sulit dibuat dalam praktiknya.
Aturan yang lebih ketat dan jaminan yang lebih sedikit
Undang-undang penting kedua, yang disebut “Noodwet Asiel” (Undang-Undang Darurat Suaka), memperketat sistem lebih jauh lagi. Undang-undang ini menghapus kemungkinan bagi pengungsi untuk mendapatkan izin tinggal permanen dan mempersingkat durasi izin tinggal sementara dari lima tahun menjadi tiga tahun. Selain itu, pemberian izin suaka baru dihentikan sepenuhnya, yang menurut para ahli hukum mungkin bertentangan dengan undang-undang Uni Eropa. Aturan untuk penyatuan keluarga juga dibatasi secara signifikan: anak-anak dewasa dan pasangan yang tidak terdaftar tidak dapat lagi pindah secara otomatis ke kerabat mereka di Belanda, yang akan menyebabkan perpisahan selama bertahun-tahun bagi banyak keluarga.
Kriminalisasi bantuan
Salah satu ketentuan paling kontroversial dari reformasi ini adalah amendemen yang diajukan pada menit terakhir oleh PVV. Amendemen tersebut mengkriminalisasi tindakan membantu orang yang tidak memiliki status tinggal yang sah. Bahkan tindakan sederhana seperti memberikan makanan, tempat tinggal, atau secangkir kopi dapat dianggap sebagai tindak pidana. Gagasan ini memicu kemarahan dari partai lain, termasuk CDA dan NSC, yang menyebutnya “tidak manusiawi”. Menteri Kehakiman David van Weel telah menunda pemberlakuan ketentuan ini sampai Raad van State – badan penasihat legislatif tertinggi di negara ini – menyelesaikan tinjauan hukumnya.
Reaksi dari kota-kota dan masyarakat sipil
Undang-undang baru ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politisi. Pemerintah daerah dan organisasi yang mendukung pengungsi memperingatkan akan adanya konsekuensi serius. Pemerintah kota khawatir bahwa mereka harus menerapkan standar yang melanggar hak asasi manusia yang mendasar. VluchtelingenWerk Nederland menyatakan bahwa reformasi tersebut akan merugikan pengungsi maupun masyarakat Belanda. UNICEF dan organisasi hak anak lainnya memperingatkan bahwa aturan baru ini akan berdampak negatif terutama bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan atau yang terpisah dari orang tua mereka.
Risiko hukum
Di tingkat Uni Eropa pun, reformasi ini dapat menghadapi hambatan serius. Dalam putusan Zimir (kasus C-662/23), Mahkamah Keadilan Uni Eropa memutuskan bahwa negara-negara tidak boleh menggunakan penundaan administratif sebagai alasan untuk menunda pemrosesan kasus suaka. Putusan ini dapat membahayakan rencana pemerintah Belanda untuk membekukan izin baru, dan banyak ahli berpendapat bahwa proses hukum tidak terelakkan. Raad van State telah mengkritik undang-undang baru tersebut karena dasar hukumnya yang lemah dan kesulitan dalam penerapannya, yang dapat menyebabkan kegagalan reformasi tersebut.
Apa langkah selanjutnya?
Masa depan undang-undang ini tetap tidak pasti. Setelah reses musim panas, parlemen dapat menolak atau mengubah beberapa ketentuan karena meningkatnya perlawanan, terutama di Eerste Kamer (Senat). Sementara itu, pemilihan umum tanggal 29 Oktober 2025 akan menjadi peristiwa terpenting. Geert Wilders berharap dapat mengubahnya menjadi referendum mengenai migrasi, meskipun para analis berpendapat bahwa retorikanya yang keras dapat membuat pemilih moderat menjauh.
Aturan baru ini juga menimbulkan ketidakpuasan di luar perbatasan negara. Jerman, misalnya, telah menegur otoritas Belanda setelah adanya laporan mengenai pemeriksaan perbatasan ilegal oleh warga negara Belanda. Para kritikus khawatir bahwa tindakan main hakim sendiri seperti itu dapat menyebar jika pemerintah terus menggunakan retorika serupa.
Kesimpulan
Jelas bahwa Belanda berada di titik balik dalam kebijakan migrasinya. Meskipun undang-undang baru ini dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan dan kendali, undang-undang tersebut menimbulkan keraguan serius mengenai legalitas, moralitas, dan efektivitas jangka panjangnya. Dengan latar belakang pemilihan umum yang akan datang, tantangan hukum, dan tekanan pada layanan sosial, pertanyaan tetap terbuka: akankah negara ini terus menempuh jalan ini atau meninjau kembali pendekatannya untuk menemukan keseimbangan antara keamanan dan kemanusiaan.
